JAKARTA-
Para tersangka kasus ‘terorisme’ kerap mendapatkan perlakuan zalim,
diantaranya untuk memilih kuasa hukum saja mereka ditekan dan dipaksa
untuk menggunakan kuasa hukum yang disediakan pihak kepolisian serta
dilarang menggunakan Tim Pengacara Muslim (TPM).
“Setiap
tersangka atau terdakwa itu punya hak asasi, salah satu hak asasi yang
harus dihormati oleh Densus itu adalah hak untuk menentukan sendiri
siapa kuasa hukum yang akan menjadi pembelanya. Sebab itu diatur dalam
KUHAP, di undang-undang Densus tidak ada itu bahwa mereka boleh mengatur
siapa kuasa hukum terdakwa, itu zalim namanya.
Makanya menurut saya
Densus 88 itu sudah perlu dikoreksi,” kata Komisioner Komnas HAM,
Saharuddin Daming, SH, MH kepada voa-islam.com, Ahad (16/9/2012).
...Faktanya sangat terasa phobia Islam itu tinggi sekali dalam operasi Densus 88. Maka saya katakan, Densus itu tidak lagi pemberantasan terorisme tapi pemberantasan kelompok-kelompok Islam
Gerah
dengan sikap Densus 88 yang kerap bertindak melanggar HAM, Saharuddin
Daming pun menyoroti bantuan asing yang mempengaruhi kinerja Densus 88
yang terkesan Islamopobhia dalam operasinya.
“Sekarang
kita tahu Densus itu sudah menerima banyak sekali tunjangan. Maka saya
pertanyakan, masih murni tidak itu sebagai tujuan bangsa? Jangan-jangan
itu adalah kepentingan asing. Faktanya sangat terasa phobia Islam itu
tinggi sekali dalam operasi Densus 88. Maka saya katakan, Densus itu
tidak lagi pemberantasan terorisme tapi pemberantasan kelompok-kelompok
Islam,” ujar pria asal pare-pare Sulsel ini.
...Islamophobia telah merasuk dalam operasi Densus, sekarang itu saya termasuk orang yang ingin mengatakan perlunya Densus itu segera dibubarkan
Oleh
sebab itu, menyikapi kinerja Densus 88 dan BNPT yang kerap melanggar HAM
dan islamophobia tersebut, anggota Komisioner Komnas HAM Subkomisi
Pendidikan dan Penyuluhan, Dr. Saharuddin Daming, Sh, MH mendukung
perlunya Densus 88 untuk segera dibubarkan.
“Islamophobia telah merasuk dalam operasi Densus, sekarang itu saya
termasuk orang yang ingin mengatakan perlunya Densus itu segera
dibubarkan, bukan lagi ditinjau kembali tetapi harus dibubarkan. BNPT
juga harus dibubarkan karena sudah terlalu jauh melampaui batas-batas
kewenangan sebagai sebuah lembaga untuk menegakan hukum. Bagaimana
mungkin menegakkan hukum kalau mereka sendiri dalam operasinya melanggar
hukum, melanggar HAM? “ tegasnya.
source
voaislam/jum'at,21sep2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar