JAKARTA -
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah pusat menolak
rencana penerapan peraturan daerah (Perda) syariah oleh Pemerintah Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat. Perda itu dinilainya bertentangan dengan
prinsip otonomi daerah.
Gamawan menyatakan, perda syariah menyangkut agama. Sementara agama
tidak termasuk bagian yang diotonomikan dan tetap menjadi urusan
pemerintah pusat.
"Ya prinsip dasarnya begitu, daerah tak bisa mengatur hal itu dan itu
menjadi kewenangan Pusat kerena itu kita ingin tahu bagaimana
materinya," Kata Gamawan, Rabu (6/6), di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menjelaskan, pengaturan masalah keamanan dan agama berada di
pemerintah pusat. Polisi syariah, kata dia, bertentangan dengan UU Otda
pula.
"Perda tak boleh dibuat yang bukan kewenangan daerah. Sehingga tak
mungkin Perda itu disetujui dan itu akan kita koreksi. Kalau mengatur
taat beragama nggak masalah. Tapi kalau pembentukan polisi (syariah),
tidak bisa itu kewenangan pusat," ujarnya.
Dia sendiri mengaku belum mengetahui secara detail rencana penerapan
perda syariah di Tasikmalaya. Dia mengatakan baru mendengar masalah ini
dari media. Untuk itu, dalam satu hari atau dua hari ke depan, dia akan
memanggil Wali Kota serta DPRD Kota Tasikmalaya untuk membicarakan
masalah ini.
"Dalam satu-dua hari ini kita akan berbicara dengan pemda dan DPRD. Kita dengar apa isi Perda itu," kata Gamawan
Seperti diberitakan, Pemkot Tasikmalaya berencana membentuk Perda
Syariah. Salah satu implimentasinya dengan membentuk polisi syariah yang
akan mengawasi jalannya hiburan malam dan cara berbusana perempuan.
source:
Bilal / Arrahmah
Kamis, 17 Rajab 1433 H / 7 Juni 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar