Waspada! Dai Binaan BIN & BNPT Bertebaran Jalankan Misi Deradikalisasi

JAKARTA - Direktur The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya memandang pengiriman para da’i yang telah mendapat pelatihan dari BIN dan BNPT hasil kerjasama Kemenag jelas merupakan proyek deradikalisiasi.

“Ini jelas-jelas proyek deradikalisasi BNPT yang menggandeng Kemenag. Visi utamanya mengaborsi ideologi yang dianggap radikal, karena asumsinya ideologi radikal menjadi hulu dari terorisme. Nah, kali ini justru spektrumnya diperluas,” ujarnya kepada voa-islam.com, Rabu (14/11/2012).

Menurutnya para da’i binaan BNPT yang ditugaskan mereduksi konflik, memerangi narkoba, perbuatan asusila, tawuran dan lainnya hanyalah teknik kamuflase.

“da'i yang dibina untuk bisa mereduksi beragam konflik dan kekerasan bahkan untuk ikut memerangi perbuatan asusila, korupsi, narkoba, tawuran, dan konflik horizontal, saya melihatnya ini teknik kamuflase BNPT untuk menyamarkan target utamanya atau hasil kompromi dengan visi Kemenag tentang peran da'i dalam spektrum yang lebih luas,” ungkapnya.

...Da'i rahmatan lil 'alamin, adalah istilah halus dan manipulatif. Hakikatnya adalah para propaganda (komunikan) yang mengusung pemahaman moderat, pluralisme dan liberal

Bahkan penamaan da’i rahmatan lil ‘alamin pada dasarnya adalah istilah manipulative yang hakikatnya mereka mengusung pemahaman pluralisme liberal.

“Da'i rahmatan lil 'alamin, adalah istilah halus dan manipulatif. Hakikatnya adalah para propaganda (komunikan) yang mengusung pemahaman moderat, pluralisme dan liberal. Ide-ide berbahaya yang dibungkus dengan jargon-jargon Islam, semisal ‘Islam humanis otentik’," jelasnya.

Lebih tegas lagi Harits Abu Ulya menilai para da’i binaan BNPT tersebut tak memiliki kesadaran politik. Mereka dibuat bodoh dan tidak melihat motif deradikalisasi yang pada dasarnya membahayakan Islam.

“Orang-orang yang terjebak terlibat dalam proyek BNPT-Kemenag terlihat tidak cukup memiliki wa'yu siyasi (kesadaran politik) tentang latar belakang atau konteks proyek ini dilakukan. Mereka terhipnotis BNPT dengan drama ancaman aktual terorisme. Dan mereka dibuat bodoh, bertindak pragmatis tanpa berpikir holistik akar-akar terorisme sebenarnya. Dan tidak melihat dengan jelas, motif dan target proyek deradikalisasi yang diemban oleh BNPT yang membahayakan untuk kebangkitan Islam,” paparnya.

...mereka dibuat bodoh, bertindak pragmatis tanpa berpikir holistik akar-akar terorisme sebenarnya. Dan tidak melihat dengan jelas, motif dan target proyek deradikalisasi yang diemban oleh BNPT yang membahayakan untuk kebangkitan Islam

Melihat BNPT dengan anggaran yang besar terus menjalankan proyek deradikalisasi dan semacamnya, maka selayaknya umat Islam melek khusunya para da’i harus melek politik.

“Saya lihat, dengan anggaran cukup besar dari APBN dan hibah, BNPT akan terus menjalankan proyek semacamnya. Dengan mental proyek bekerja menari diatas fitnah terhadap Islam dan umatnya. Karena umat Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat dalam bingkai negara dicap secara politik sebagai ancaman dan harus diaborsi dengan beragam cara dan upaya. Untuk itu, umat khususnya da'i yang hanif harus melek politik,”

Terakhir ia juga mengimbau agar umat Islam khusunya para aktivis agar mewaspadai sepak terjang para da’i binaan BNPT tersebut. Sebab selain menjalankan misi deradikalisasi dan mengusung liberalisme, kemungkinan besar mereka adalah human intelijen yang bertopeng da’i.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 30 orang da’i yang tergabung dalam Majelis Silaturahmi Kiai dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia (MKSP3I) mendapat pelatihan dari BIN, BNPT dan Puslitbang Kemenag selama dua hari (12-14 November) di  Hotel Millenium Jakarta.

 
Pelatihan ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan para da’i ke berbagai tempat yang rawan masuk “ajaran radikal”. Demikian dikatakan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Prof Abdul Djamil di sebuah situs resmi Kemenag RI. 

source

voaislam/rabu,14nov2012

 

30 Dai Mendapat Pelatihan BIN & BNPT Untuk Dikirim ke Daerah Rawan

Jakarta - Sebanyak 30 orang da’i yang tergabung dalam Majelis Silaturahmi Kiai dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia (MKSP3I) mendapat pelatihan dari BIN, BNPT dan Puslitbang Kemenag selama dua hari (12-14 November) di di Hotel Millenium Jakarta. 

Pelatihan ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan para da’i ke berbagai tempat yang rawan masuk “ajaran radikal”. Demikian dikatakan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Prof Abdul Djamil di sebuah situs resmi Kemenag RI.

“Usai acara ini, mereka langsung ditempatkan di Bogor, Indramayu, Sukabumi, Kuningan, Cirebon, Pandeglang, Mesuji, Solo, Karanganyar, Sampit, Sampang, hingga Kediri,” ujar Abdul Djamil usai pembukaan Halaqoh Ulama dan Launching dai Rahmatan Lil Alamin Senin (12/11).

Menurut Prof Djamil, halaqah membahas berbagai isu-isu aktual problematika umat bertajuk “Memahami Keberagamaan di Indonesia dan Menegakkan Prinsif Islam Rahmatan Lil Alamin dalam Kehidupan berbangsa dan Bernegara”. Narasumbernya Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbai, tokoh nasional, cendekiawan, dan akademisi.

Sedangkan pembekalan Dai Rahmatan Lil ‘Alamin merupakan kegiatan lanjutan setelah Halaqoh. Pembekalan bertujuan untuk memberi wawasan pengetahuan serta pemahaman tentang kegiatan dakwah di lapangan yang meliputi aspek, deskripsi geografis, demografis, dan aspek aktivitas dakwah.

“Para da’i diarahkan dakwahnya untuk ikut memerangi perbuatan asusila, korupsi, narkoba, tawuran, dan konflik horizontal,“terang Prof Djamil. Mereka juga harus bisa mengupayakan penanaman nilai dan perilaku kemanusiaan di setiap ideologi umat.

Ketua Umum MSKP3I Noer Muhammad Iskandar SQ menegaskan siap memberikan pencerahan bagi rakyat Indonesia yang tergabung dalam kelompok yang radikal ataupun kelompok yang longgar terhadap nilai-nilai keislaman. “Aliran sesat timbul karena miskinnya silaturahim. Kami siap menyebarkan lagi ajaran ahlussunah wal jamaah hingga ke pelosok agar selamat dari kelompok ekstremis,” tegasnya.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai tradisi keberagaaman Indonesia pada dasarnya unik. Umat, ujarnya, tidak perlu mendebatkan perbedaan yang ada. “Kita seharusnya sudah bisa melakukan sharing dan giving berupa ritual. Justru ajaran Islam yang saling bergesekan, bisa disalahgunakan atas nama demokrasi dan kebebasan memudahkan sebuah kelompok mengkafirkan orang lain,“ungkapnya.

Azyumardi memandang sebagai sebuah tantangan bagi pemerintah dan ulama. Dia berpesan, pihak-pihak tadi harus memelihara institusi, tempat ibadah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam harus diamankan agar tidak memprovokasi.“Sering-seringlah pemimpin ponpes dan pemimpin masyarakat berkhotbah di tengah lingkungan. Khotbah itu penting karena bisa jadi sarana memberikan perspektif pemikiran pada umat,“harapnya.

Azyumardi juga ingin agar pemerintah dan ulama mendekati setiap lapisan masyarakat untuk berdialog. Berikut menanamkan rasa nasionalisme. Hal tersebut untuk menghindari sektarianisme dan pembedaan mahzab seperti di Timur Tengah.

Rois Syuriah Nahdlatul Ulama KH Masdar Farid Mas’udi kemudian ikut menilai umat Islam harus siap dengan segala perbedaan karena mempunyai propabilitas beda paling tinggi. “Untuk menanggulanginya, negara juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pemeluk agama mayoritas dengan minoritas,” papar Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia ini.

 

Pentingnya pemerintah ikut campur, menurutnya, lantaran isu perbedaan mahzab kini diselipi politik. Bukan lagi terkait umat, tapi juga berebut kekuasaan. Konflik keagamaan ini disebutnya beragenda ideologis politik. “Prinsip menghalalkan segala cara menjadi stadium konflik beda mahzab menjadi berdarah-darah,“lanjut Farid.

 

source

voaislam/rabu,14nov2012

Salam Satu Jari! Ombat Nasution Jadi Ketua Badan Pengurus PusHAMI

JAKARTA - Ada yang unik dalam acara deklarasi Pusat HAM Islam Indonesia (PusHAMI) Rabu malam (14/11/2012) bertepatan pergantian tahun 1 Muharam 1434 H. Di tengah para Habaib dan Kyai yang menjadi deklarator ternyata turut serta vokalis band tengkorak, Ombat Nasution.

Hadirnya Ombat, secara tak langsung merupakan simbol bahwa perjuangan membela hak asasi manusia bagi umat Islam, telah menggugah kaum muslimin dari berbagai kalangan.

Bahkn tak disangka pria berkepala plontos bernama asli Muhammad Hariadi Nasution ini ternyata menjadi salah satu pengurus PusHAMI.

Secara kualifikasi Ombat adalah lulusan Magister Hukum (S-2) Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta dan kini menjadi advokat, sehingga untuk mengurus lembaga HAM yang bakal sering berurusan dengan hukum bukan masalah besar baginya.

Dalam kepengurusan, Ombat menduduki jabatan Ketua Badan Pengurus PusHAMI, sehingga jelas ia memiliki peran penting dalam lembaga tersebut.

...Kita sudah membentuk tim investigasi di setiap derektorat, termasuk direktorat kontra terorisme dan kontra sparatisme

Saat ditanya kesiapan PusHAMI menerima aduan umat Islam terkait HAM, ia menjawab lembaga tersebut baru akan beroperasi dan menerima laporan 7 hari setelah deklarasi. “Insya Allah tujuh hari setelah deklarasi kita siap menerima laporan,” kata Ombat yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Muslim Indonesia (LBHMI), kepada voa-islam.com, Kamis (15/11/2012).

Pria yang mempelopori salam satu jari sebagai pengganti salam metal ini menyatakan bahwa PusHAMI tidak akan melaporkan aduan umat Islam kepada Komnas HAM. 

Sebab latar belakang berdirinya PusHAMI lantaran lembaga HAM di negeri ini kerap dijadikan senjata kaum liberal, untuk membela aliran sesat dan memojokkan umat Islam.

“Jelas tidak, kita punya tindakan sendiri,” ujar pria kelahiran Jakarta, 11 April 1973, yang merupakan anggota aktif Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Ia menambahkan bahwa segala permasalah terkait HAM yang menjadi aduan umat Islam kepada PusHAMI akan menindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

“Kita akan menindak sesuai dengan hukum positif, yang kita bela adalah kaum muslimin yang dilanggar haknya,” imbuh rocker yang anti Zionis Yahudi ini.

Saat mengenai tindakan Densus 88 yang kerap melanggar HAM dalam penanganan terorisme, Ombat menegaskan PusHAMI telah membentuk tim investigasi.

“Kita sudah membentuk tim investigasi di setiap derektorat, termasuk direktorat kontra terorisme dan kontra sparatisme,” tutupnya.

source

voaislam/kamis,15nov2012

 

JAKARTA  - Kerap kali aspirasi umat Islam dikebiri oleh sistem dan hukum yang ada di Indonesia, Berbagai elemen organisasi Islam mendeklarasikan Pusat HAM Islam Indonesia (PusHAMI), Indonesian Islamic Human Right Commission (IIHRC).

Acara dimulai ba'da shalat Isya' di Masjid Al Ishlah, Markas FPI, Petamburan Jakarta, Rabu (14/11), dibuka oleh KH. Muhammad Al Khaththath.

Dalam sambutannya Ustadz Al Khaththath mengatakan, dengan dideklarasikannya Pusat HAM Islam, umat Islam tidak lagi dikalahkan, dipinggirkan, dan dihinakan dengan berbagai stigma.

Selanjutnya pembacaan diklarasi di hadapan para kiayi, ulama, habaib beserta ribuan jamaah yang hadir KH. Muhammad al Khaththath memimpin para tokoh umat Islam untuk membacakan deklarasi pusat HAM Islam Indonesia, berikut isi deklarasinya:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi maha penyayang

Kami umat Islam Indonesia yang peduli terhadap terwujudnya perlindungan dan penegakkan HAM umat Islam di Indonesia menyatakan, bahwa pada malam hari ini kami bertekad untuk membentuk pusat HAM Islam Indonesia, untuk mendefinisikan ulang hak menurut umat Islam di Indonesia dengan persfektif syariat Islam, memberikan advokasi, lobby dan audensi kepada lembaga-lembaga publik untuk terwujudnya perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia. Menjadikan umat Islam berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional dengan syariat Islam.

Allahu a'lakullu makil, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kami umat Islam untuk mewujudkan perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia khususnya bagi umat Islam dan umum seluruh rakyat.

Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kami agar bersungguh-sungguh mewujudkan syariat Allah yang adil dan melindungi seluruh manusia terwujud secara nyata. Alhamdulillahirobbil Alamin..

Tablikh akbar pertama disampaikan oleh sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Ustadz Bahtiar Nasir mengatakan, kehadiran Pusat HAM Islam saat ini memang menjadi kebutuhan penting umat Islam. Terlebih ketika maraknya kasus penistaan agama dan tindakan aparat yang sering menembak tertuduh kasus terorisme tanpa pengadilan.

"Inilah tugas bersama kita, inilah yang dibutuhkan umat untuk membela hak asasi yang diinjak-injak kepentingan asing," tegasnya.

Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Shihab menyampaikan, sudah saatnya umat Islam menyingkirkan definisi HAM dari sudut pandang Barat. Selain itu, menurutnya definisi hak asasi manusia menurut Komnas HAM, dinilai selalu lambat dan tidak adil dalam membela kepentingan umat Islam. Mulai dari isu Ahmadiyah hingga fitnah terorisme yang menyudutkan Kaum Muslimin.

"Komnas HAM yang ada selalu menggunakan definisi HAM ala barat, itulah mengapa kita perlu komnas HAM yang sesuai dengan syariat Islam," tegas Habib Rizieq.

"Malam ini kita akan mendefinisikan HAM sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah," jelasnya dalam penutupan ceramahnya.

Salah satu fungsi dibentuknya PusHAMI ialah menerima segala pengaduan umat Islam, seperti diungkapkan Munarman SH. selaku dewan pakar PusHAMI, "Lembaga ini menerima pengaduan dari masyarakat, untuk bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, 8 bidang tadi, jadi kalau ada saudara-saudara yang mengalami hal ini, persoalan-persoalan yang menyangkut 8 bidang, dituduh teroris, dituduh intoleran, dituduh segala macamlah, silakan adukan ke lembaga ini, untuk sementara tempat melapornya digedung darul Aitam," terangnya.

Selain itu hadir pula ustadz Abu Jibriel memberikan tabligh akbar dan beberapa perwakilan ormas Islam ikut yang tergabung dengan forum ini.

Acara ditutup dengan pembacaan do'a oleh Ustadz Bahtiar Nasir.

Berikut Struktur Pengurus PusHAMI :

STRUKTUR PENGURUS
INDONESIAN ISLAMIC HUMAN RIGHT COMMISSION (IIHRC)
PUSAT HAM ISLAM INDONESIA (PUSHAMI)
AL-MARKAZ LIL HUQUQIL INSYANIYYAH AL-ISLAMIYAH AL- INDUNISIYYAH

VISI:

• Terwujudnya perlidungan dan penegakan HAM umat islam di Indonesia

MISI:

• Medefinisikan Ulang HAM menurut umat islam di indonesia dengan perpektif syariat islam
• Memberikan Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) untuk terwujudnya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia
• Menjadikan Umat Islam berwibawa baik ditingkat nasional maupun ditingkat international dengan Syariat Islam.

I. DEWAN PENDIRI

1. MS. Kaban
2. KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc
3. KH. Abdul Rosyid AS
4. KH. Mudzakir
5. Habib Rizieq Syihab
6. KH. Abu Muhammad Jibriel
7. KH. Muhammad Al Khathath
8. KH. Hasyim Muzadi
9. KH. Maman Abdurahman
10. KH. Bachtiar Nasir
11. H. Chep Hermawan
12. Panhar Makawi
13. Mahendradata, SH., MA., Ph.D
14. H. Achmad Michdan, SH
15. Munarman, SH

II. DEWAN SYARIAH

1. KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc
2. KH Abdul Rosyid AS
3. KH. Mudzakir
4. Habib Rizieq Shihab
5. KH. Muhammad Al Khathath

III. DEWAN PAKAR

1. Munarman, SH
2. Saharuddin Daming, SH, MH
3. Syafruddin Ngulma Simeulue, SH
4. Luthfie Hakim, SH., MH
5. A. Wirawan Adnan, SH
6. M. Soleh Amin, SH

IV. BADAN PENGURUS

1. KETUA : Mohammad Hariadi Nasution, SH., MH.
2. SEKERTARIS EKSEKUTIF   : Shodiq Ramadhan, SE

 V. DIREKTORAT-DIREKTORAT

1. DIREKTORAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK
   Melakukan Riset/Investigasi, Kampanye (konfrensi pers, diskusi, seminar), Penangan Kasus, Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) dan memberikan pendapat dan penilaian tentang berbagai kebijakan publik yang dibuat atau direncanakan oleh pemerintah tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional. Contohnya : Pemilu/Pilkada, Keormasan, Pancasila, UUD 45DIREKTUR : JAKA SETIAWAN, MSi
   
2. DIREKTORAT PENCEGAHAN PENISTAAN AGAMA DAN ANTI DISKRIMINASI
   Melakukan Riset/Investigasi, Kampanye (konfrensi pers, diskusi, seminar), Penangan Kasus, Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) terhadap penistaan agama dan diskriminasi dalam penaganan kasus-kasus penistaan agama. Contoh pemerintah harus melaksanakan dengan tegas perda-perda syariah dan tentang penistaan agama.
   DIREKTUR : K. L. PAMBUDI, SH
   
3. DIREKTORAT KONTRA TERORISME & KONTRA SPARATISME
   Melakukan Riset/Investigasi, Kampanye (konfrensi pers, diskusi, seminar), Penangan Kasus, Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) terhadap kegiatan pemberantasan terorisme, separatisme mulai dari SOP penangkan sampai persidangan yang dilakukan oleh Densus 88 dan BNPT.
   DIREKTUR : MOHAMMAD YUSUF SEMBIRING, SH., MH
   
4. DIREKTORAT PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
   Melakukan Riset/Investigasi, Kampanye (konfrensi pers, diskusi, seminar), Penangan Kasus, Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) terhadap kasus – kasus sengketa lahan pertanian, perkebunan, kehutanan dan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan.
   DIREKTUR : YUDHO MARHOED, SH
   
5. DIREKTORAT KETENAGA KERJAAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
   Melakukan Riset/Investigasi, Kampanye (konfrensi pers, diskusi, seminar), Penangan Kasus, Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) terhadap kasus – kasus sengketa Hubungan industrial dan Hak-hak lahan pedagang kaki lima.
   DIREKTUR : YUSRO KHAZIM, S,Psi
   
6. DIREKTORAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
   Melakukan Riset/Investigasi, Kampanye (konfrensi pers, diskusi, seminar), Penangan Kasus, Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) terhadap kasus perempuan (gender) dan Melindungi Anak-Anak Dari Lesbian, Gay, Biseksual Dan Trans Gender (LGBT)
   DIREKTUR : FITRI HANI HARAHAP, SH
   
7. DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI
   Melakukan Riset/Investigasi, Kampanye (konfrensi pers, diskusi, seminar), Penangan Kasus, Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) terhadap kasus – kasus korupsi.
   DIREKTUR :
   
8. DIREKTORAT PEMANTAUAN MEDIA
   Melakukan Riset/Investigasi, Kampanye (konfrensi pers, diskusi, seminar), Penangan Kasus, Advokasi (lobi dan audiensi ke lembaga-lembaga publik) terhadap trial by the press yang dilakukan oleh media-media cetak maupun elktronik. (Tempo, TV ONE, METRO TV, MNC)
   DIREKTORAT : IMAM MAHMUDI, S.Kom
   
   
   source
   arrahmah/kamis,15november2012
    

FPI: Semua partai di Indonesia disusupi agen Yahudi

JAKARTA - Partai Gerindra akan ditinggalkan pendukungnya, jika menerima kader Yahudi, Israel Benjamin Ketang yang maju menjadi calon legislatif.

Demikian dikatakan Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama DPP Front Pembela Islam  (FPI) Habib Muchsin Ahmad Alatas seperti dilansir itoday, Rabu (14/11).

"Gerindra akan ditinggalkan para pendukungnya jika menerima kader Yahudi Israel. Kader tersebut akan memperjuangkan agar Indonesia membuka hubungan dengan Israel. Ini sangat berbahaya bagi Indonesia," kata Habib Muhsin.

Habib Muhsin menengarai, bukan hanya Partai Gerindra yang disusupi kader Yahudi Israel. "Semua partai di Indonesia sudah ada kader-kader orang Yahudi. Yahudi selalu menyusupkan orang-orangnya di semua lini termasuk di partai politik," paparnya.

Kata Habib Muhsin, FPI akan menolak semua kader Yahudi Israel yang masuk di beberapa partai politik. "Kita sangat tegas, menolak kader Yahudi Israel yang masuk di setiap partai politik," jelas Habib Muhsin.

Ia juga mengatakan, salah satu ciri-ciri kader Yahudi Israel itu berfikiran liberal. "Saat ini, orang-orang liberal di berbagai partai politik di Indonesia. Mereka ini mempunyai target membuat hancur bangsa Indonesia," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Benjamin Ketang pria yang dikenal sebagai dekat dengan kaum Yahudi-Israel dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai caleg melalui Partai Gerindra.

Benjamin Ketang yang bernama asli Nur Hamid adalah kader muda NU yang diplot untuk membangun sebuah jejaring politik dan bisnis Yahudi di Indonesia. IIPAC yang diketuai Ketang beraliansi ke AIPAC dan Australia Jewish Comitte

"Mohon doa restu saya mau nyaleg DPR RI dari Partai Gerindra, dapil Jember-Lumajang," kata Benjamin, Rabu (14/11).

source

arrahmah/kamis,15november2012