NU Demak Sebarkan Buku Tentang Salafi Wahabi

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak sepakat melakukan langkah-langkah kongkrit sebagai upaya melindungi warga nahdhiyin dari pemahaman salafi wahabi. Langkah tersebut diwujudkan dengan menyebarkan dan membagikan buku mengenai Wahabi versi NU. 

Demikian salah satu butir hasil rapat koordinasi Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se-Kabupaten Demak di Masjid Jami’ Baitul Muttaqin Turirejo, Demak Kota, akhir pekan lalu. 

Pembagian buku tentang Wahabi kepada warga nahdliyin dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Nurul Maiyyah Indonesia (NMI). Buku yang dibagikan ini dimaksudkan untuk dijadikan salah satu pedoman para pengurus agar tahu apa itu salafi wahabi dan gerakan yang dilakukannya.

Para pengurus NU Cabang Demak merasa gerah dengan gerakan-gerakan Islam yang muncul di Indonesia dan tampak belum bisa menerima perubahan pemikiran warganya terhadap pandangan keislaman yang berkembang.

"Kami berkeinginan bagaimana caranya gerakan tersebut (gerakan Salafi Wahabi_red) tidak bisa bergerak khususnya di kabupaten Demak yang notabene warga ahlussunnah wal jamaah, yakni NU," tandasnya.

Kutipan :
muslimdaily/nu)
Diposting Rabu, 14-03-2012 | 11:09:50 WIB14-03-2012

Keok di Jakarta, Liberal Provokasi Mahasiswa Dayak Pontianak Lawan FPI

Jakarta - Gagal menggalang massa di Jakarta untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI), kelompok Liberal beralih ke daerah. Kali ini mereka melakukan provokasi terhadap segelintir mahasiswa Dayak Pontianak agar menolak keberadaan FPI di Kalimantan Barat. Kamis siang ini (15/3/2012) dikabarkan, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Suku Dayak berencana mengadakan aksi menolak FPI.

Aksi penolakan terhadap FPI ini adalah kelanjutan dari aksi hari sebelumnya. Kemarin, puluhan mahasiswa Dayak melakukan aksi dengan memasang spanduk penolakan terhadap FPI. Umat Islam Kalbar tidak terima dengan kelakuan segelintir mahasiswa itu. Lantas mereka menurunkan spanduk-spanduk penolakan terhadap FPI, sehingga terjadilah konflik antara segelintir mahasiswa Dayak yang telah diprovokasi kaum Liberal dengan umat Islam Dayak. Massa umat Islam juga dikabarkan mendatangi asrama mahasiswa Pangsuma di Jalan Penjara, Pontianak.

Setelah mahasiswa Dayak itu terjepit dan kalah karena jumlah mereka sedikit, ternyata sekitar seribu warga Dayak yang sudah disiapkan balik menyerang umat Islam. Orang Dayak yang membawa senjata tajam itu berkumpul di daerah Sungai Jawi, Pontianak Barat, Rabu (14/3/2012) sekitar pukul 17.00 WIB.

"Ane cma beri tau berita law ada konflik di Pontianak (14/3/2012). Sekitar jam 17:00 WIB. daerah sungai jawi, di pontianak barat gan. tpi ane krg tau jg berita terbarunya karena ane jg di beritau oleh teman ane yg di dkt daerah situ gan. katanya sih org dayak nya serem2 pake bawa senjata segala," tulis Fazrurrazyid di Kaskus, Rabu malam sekitar pukul 21.43 WIB.

Berita penolakan mahasiswa Dayak dan masyarakat Dayak Pontianak terhadap FPI juga diupdate secara rutin di twiiter. Akun twitter PATEisME (@tomiedpate) terus menginfokan perkembangan di Pontianak. Bahkan aktivis JIL yang pada 14 Februari lalu mengerahkan kaum bencong, homo dan gay berdemo di Bunderan HI untuk menolak FPI, Guntur Romli, langsung merespon kicauan PATEisME.  "Mahasiswa dayak di pontianak pasak spanduk penolakan FPI, didemo sama FPI, rada tegang coba cek", kata Guntur dalam akun twitternya, @GunturRomli.

Sebelumnya dikabarkan, saat Ketua Umum Habib Rizieq Syihab datang ke Pontianak, Ketua DAD Kalbar Yacobus Kumis menemuinya di rumah salah seorang pengurus FPI di Pontianak. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (12/3/2012), sekitar 17.30 WIB, terjadi kesepakatan FPI Kalbar akan selalu berdialog dan bekerjasama dengan DAD Kalbar.

"Ada kesepakatan bahwa FPI Kalbar dan DAD Kalbar akan selalu membuka dialog dan bekerjasama membela rakyat dan negara", kata Habib Rizieq dalam SMS-nya kepada Suara Islam Online, Senin malam sekitar pukul 19.44 WIB.

Kalau DADnya saja bertemu dan akan menjalin kerjasama dengan FPI, lantas mengapa ada segelintir mahasiswa yang menolak. Ketahuan sekali provokatornya. 

Kutipan :

Suara Islam Online

Kamis, 15 Maret 2012 | 10:11:12 WIB

Sultan Pontianak Pimpin Umat Islam Hadapi Gerombolan Kafir

Pontianak  – Genting, FPI Kalimantan Barat (Kalbar) Dzuhur siang tadi, Kamis (15/3), diserang gerombolan yang mengatasnamakan masyarakat dayak di Kota Pontianak. Dikabarkan, kondisi kedua belah pihak tengah berhadap-hadapan.

“Harap seluruh kyai, habaib dan santri serta umat Islam agar membacakan doa qunut nazilah dan shalat hajat untuk kemenangan umat Islam, khususnya FPI di Kalimantan Barat dan seluruh Kalimantan,” demikian pesan pendek yang diterima Voa-Islam.

Dikabarkan pula, ba’da Ashar tadi, situasi di Pontianak memanas. Terlihat Sultan Pontianak memimpin langsung umat Islam untuk menghadapi gerombolan kafir dari luar Pontianak yang mau menyerang umat Islam .

Hingga saat, Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab belum bisa dikonfirmasi. 

Kutipan :

Desastian / VoA-Islam

Kamis, 15 Mar 2012

Gerombolan Preman Lakukan Provokasi, Muslim Kalbar Siaga Perang!

PONTIANAK  - Rabu malam (14/03/2012), Kota Pontianak mencekam. Jalan-jalan utama menuju kota Pontianak diblokir oleh ratusan TNI dan Polri. SMS bernuansa jihad untuk melawan gerombolan preman anti FPI terus masuk ke semua elemen masyarakat, menyebar hingga ke kota-kota di pedalaman Kalimantan Barat.

Tentu saja hal ini bukan tanpa sebab, berdasarkan email yang diterima redaksi voa-islam.com, kejadian ini dipicu insiden pada Rabu siang (14/03/2012) di daerah Sui Jawi, tepatnya di Jl. KH Wahid Hasyim, Kalbar  ketika seorang aktivis anti FPI memasang spanduk penolakan FPI yang mengatasnamakan organisasi pemuda dayak, spanduk tersebut dipasang di halaman asrama "PANAMA" yang merupakan asrama perkumpulan Mahasiswa Dayak.

Salah seorang anggota FPI yang kebetulan melintas dan melihat spanduk tersebut, meminta agar spanduk diturunkan, namun  pemilik spanduk justru melawan laskar FPI tersebut dengan nada menantang. Anggota FPI yang lain beserta polisi pun mulai berdatangan.

Oleh pihak kepolisian, spanduk tersebut diminta untuk diturunkan, namun pemilik spanduk tersebut tetap melawan polisi tersebut. Massa yang tak suka ulah gerombolan preman pun geram lalu merebut dan menurunkan paksa spanduk tersebut dan berusaha memasuki asrama. Namun hal tersebut dibubarkan paksa oleh polisi. Aktivis dayak  provokator itu pun diamankan oleh kepolisian.

Namun masyarakat muslim yang bersimpati kepada FPI tidak berhenti berdatangan dari berbagai penjuru kota, bahkan luar kota. Hingga Rabu sore hari (14/03/201) mereka mengepung asrama "PANAMA" yang berisikan para aktivis perkumpulan mahasiswa anti dakwah FPI. Teriakan takbir "Allahu Akbar!!!" bersahut-sahutan tanpa henti.

Penghuni asrama yang sebelumnya sudah memamerkan Mandau (sejenis parang khas Dayak) akhirnya ciut nyali. Asrama lalu dijaga ketat oleh pasukan anti huru-hara berpakaian lengkap. Para mahasiswa dayak yang ketakutan itu pun terkepung selama 3 jam hingga akhirnya dievakuasi secara oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke rumah adat Dayak Kalimantan Barat yang merupakan "markas" pemuda-pemuda Dayak di Kota Pontianak.

Jalan-jalan menuju akses kota Pontianak pun mulai diblokir untuk mengantisipasi datangnya masyarakat menuju lokasi Asrama.

Melihat kondisi yang begitu memanas, maka pada malam tersebut diadakanlah pertemuan yang dimpimpin oleh Wakapolda Kalbar Komisaris Besar Syafarudin. Dihadiri Wakil Walikota Pontianak - Paryadi, Kapolresta Pontianak Kombes Muharrom Riyadi, Dandim Pontianak Letkol Bima Yoga dan Dewan Adat Dayak  Yakobus Kumis, serta Ketua DPD FPI Pontianak Ishak Ali Al Muntahar.

Malam itu sebenarnya diputuskan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk saling menahan diri. Namun, menurut informasi yang didapat voa-islam.com dari pengurus FPI pusat di Jakarta, sampai Kamis siang (15/03/2012) kondisi di Pontianak Kalimantan Barat masih mencekam,  bahkan antara para preman dan pihak FPI bersama masyarakat Dayak muslim saling berhadap-hadapan dan siaga perang.

Semoga ini menjadi pelajaran bagi gerombolan preman anti dakwah, bahwa FPI sangat dicintai oleh mayoritas masyarakat Muslim di Kalimantan Barat dan umat Islam di Indonesia.

Kutipan :

Ahmed Widad /  VoA-Islam

Kamis, 15 Mar 2012

Astaghfirullah, Kiblat Menyimpang, Shalat Menghadap ke Ethiopia

PADANG -- Arah kiblat sebagian masjid dan mushala di Kota Padang disebutkan mengalami penyimpangan arah dari yang seharusnya. Menurut praktisi hisab dan rukyat Muhammadiyah Sumatra Barat, Firdaus AN, penyimpangan arah kiblat itu mulai dari 1 hingga 40 derajat, sehingga ketika shalat tidak lagi tepat menghadap ke arah Kabah yang berada di Masjidil Haram di Kota Makkah.

Menurut dia, arah kiblat di Padang yang tepat berada pada posisi 65,3 derajat dari utara ke barat dan 24,7 derajat dari barat ke arah kiblat.
Berdasarkan perhitungan, jelasnya, jika arah kiblat menyimpang satu derajat saja di Padang maka akan terjadi pergeseran dari Kabah sejauh 120 kilometer, dan jika penyimpangannya mencapai 10 derajat maka kiblat akan menghadap ke Ethiopia.
Ia menambahkan, terjadinya penyimpangan arah kiblat disebabkan empat hal dan jika terus dibiarkan maka arah menghadap ketika shalat tidak lagi menghadap ke Kabah.

Penyebab pertama, menurut dia, selama ini pemahaman yang berkembang di Padang arah kiblat selalu menghadap ke barat. Hal ini keliru karena yang benar adalah arah kiblat posisinya 24 derajat ke barat.
Kemudian, menurut anggota Badan Hisab dan Rukyat Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar itu, juga ada yang mematok arah kiblat mengacu kepada posisi matahari terbenam, padahal posisi matahari terbenam selalu mengalami pergeseran setiap hari.

Berikutnya ada yang menentukan arah kiblat menggunakan kompas yang dijual di Mekkah, padahal kompas itu tidak dibuat oleh warga setempat. "Jika menetapkan arah kiblat menggunakan kompas yang dijual di Makkah maka akan menunjukkan arah 80 derajat, sementara yang benar adalah 72,5 derajat," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, juga ada masjid dan mushala yang arah kiblatnya tidak tepat akibat "dihukum" oleh kondisi tanah dan bangunan yang ada. Ia menyebutkan, bagi masyarakat yang ingin menguji apakah arah kiblat sudah benar atau belum dapat dilakukan pada 27 Mei 2012, karena pada pukul 16.18 WIB posisi matahari tepat berada di atas Kabah.

Umat Islam cukup menghadap ke arah matahari pada waktu itu dan jika ditarik garis lurus maka akan tepat mengarah ke Kabah, kata dia.
Ia menambahkan, jika ternyata arah kiblat selama ini kurang tepat pengurus rumah ibadah tidak perlu mengubah bangunan dan cukup mengubah sajadah ke arah yang tepat.

Redaktur: Endah Hapsari

Sumber: antara

 

Kutipan :

REPUBLIKA.CO.ID,

Kamis, 15 Maret 2012 17:37 WIB

Sempat Bersitegang, FPI dan Warga Pontianak Didamaikan Polisi

Jakarta Massa Front Pembela Islam (FPI) sempat bersitegang dengan warga dayak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Namun kericuhan tersebut akhirnya reda. Polisi langsung mendamaikan kedua kubu.

"Hanya salah paham saja. Nggak sampai berantem. Ribut tapi sudah damai," kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno saat dihubungi detikcom, Kamis (15/3/2012).

Puji menceritakan keributan ini berawal dari adanya spanduk dari warga dayak yang bertuliskan menolak FPI. Kemudian muncul isu-isu akan ada penyerangan ke rumah adat dayak di Jl Sutoyo.

"Itu kemarin ada isu-isu saja. Salah paham antar pemuda," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal buruk terjadi, polisi lantas sempat menutup Jl Sutoyo dan Jl Tanjung Pura selama 2 jam. Hingga akhirnya tokoh-tokoh dari kedua belah pihak dipertemukan.

"Sudah damai. Kedua tokoh sudah bertemu dan sudah selesai. Pukul 16.00 WIB semuanya sudah selesai. Jalan juga sudah dibuka," jelasnya.

Sampai pukul 17.40 WIB, kondisi di Kota Pontianak sudah kembali normal dan kondusif.

(gus/ndr)

 

Kutipan :

Chazizah Gusnita - detikNews

Kamis, 15/03/2012 17:51 WIB  

Tolak Putusan MK Soal Anak di Luar Nikah, MUI Dinilai Lukai Masyarakat

)

Jakarta Pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status anak yang lahir di luar pernikahan adalah melampaui batas ditentang balik. Kelompok Pendukung Putusan MK menuding balik bahwa pernyataan MUI tersebut dapat melukai perasaan masyarakat.

"Kami menyayangkan penggunaan istilah 'Anak Hasil Zina' dalam Fatwa MUI karena dapat melukai perasaan masyarakat. Khususnya anak-anak tersebut karena yang melakukan orangtuanya dan mereka tidak memiliki salah apapun, penggunaan istilah tersebut memberi stigma negatif pada anak," kata Kelompok Pendukung Putusan MK, Seto Mulyadi dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (15/3/2012).

Seto Mulyadi cs meminta MUI untuk meninjau kembali fatwanya. Seto meminta MUI melihat langsung nasib anak-anak Indonesia yang selama ini mendapat hukuman seumur hidup karena memiliki akte kelahiran tanpa bapak. Nasib anak-anak tersebut juga tidak memiliki kepastian hukum tentang hubungan dengan bapak biologisnya.

"Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa," ungkap Seto.

Seto Mulyadi atau yang biasa dipanggil Kak Seto, meminta pemerintah agar menjalankan putusan MK. Tidak hanya itu, dia juga meminta MUI untuk melakukan kajian secara mendalam sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang instan dan reaktif tanpa melalui proses kajian yang mendalam.

"Ini akan membingungkan ummat Islam yang melihat MUI sebagai lembaga agama Islam yang mewakili kehidupan umat Islam di Indonesia," demikian siaran pers yang juga ditandatangani oleh Sekjen Komisi Perlindaungan Anak Indonesia (KPAI) dan SOS Children Village Budi Kurniawan tersebut.

Sebelumnya, MUI kemarin menyatakan penolakan terhadap putusan MK tersebut. Alasannya, keputusan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dan pasal 29 UUD 1945.

"Putusan MK itu telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan kepada KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya," ujar Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, Rabu (14/3).

Seperti diketahui, MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan diubah dan menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan ini terkait permohonan uji materi yang diajukan Machica Mochtar. Artis dangdut ini menikah siri dengan Moerdiono -- kala itu Mensesneg -- pada 20 Desember 1993. Pernikahan ini membuahkan M Iqbal Ramadhan.

Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir 1998. Pada Juli 2008, keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Pada 2010, Machica berjuang lewat MK untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak Iqbal. Perjuangan Machicha berakhir dengan kemenangan. Sementara, Moerdiono telah tutup usia pada 7 Oktober 2011.

(asp/rmd)

 

Kutipan :

Andi Saputra - detikNews

Kamis, 15/03/2012 17:50 WIB  

Amnesty International Desak Indonesia Hentikan Khitan Bagi Perempuan

JAKARTA  - Amnesty International mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan praktek khitan bagi perempuan dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang sunat perempuan

Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang sunat perempuan dinilai Amnesty International kian melegitimasi praktek sunat terhadap perempuan karena mengatur secara detail tata laksana khitan pada perempuan sekaligus memberi otoritas kepada pekerja medis seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukannya.

Selain itu aturan tersebut menurut Amnesti Internasional juga bertentangan dengan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membantah bahwa peraturan Menteri Kesehatan tentang sunat bagi perempuan merupakan legitimasi mutilasi kelamin perempuan. Direktur Bina Kesehatan Ibu di Kementerian Kesehatan, Dr. Gita Maya Koemara Sakti Soepono membantah peraturan tersebut melegitimasi praktek sunat terhadap perempuan.

Menurutnya peraturan tersebut tidak mengharuskan sunat bagi perempuan, tetapi bila ada perempuan yang ingin disunat, peraturan tersebut menjadi panduan agar perempuan terhindar dari praktek sunat yang membahayakan kesehatan.

Saat ini kata Gita Maya, Peraturan Kementerian Kesehatan tentang sunat perempuan itu akan direvisi agar tidak terjadi multi tafsir seperti yang terjadi sekarang ini.

Dr. Gita Maya menjelaskan, "Peraturan Menteri Kesehatan itu tidak lahir begitu saja. Jadi ada kronologisnya. Dari sebelumnya, edaran dirjen yang melarang sunat perempuan. Kemudian fatwa MUI yang minta supaya edaran itu dicabut sampai lahirnya SK dari Menkes."

Ulama Keberatan

Sebelumnya pada tahun 2006, Kementerian Kesehatan pernah melarang adanya khitan perempuan tetapi peraturan tersebut dibatalkan karena keberatan kalangan ulama.

Aneh bin ajaib, Kepala Lembaga Kependudukan dan Gender Universitas YARSI Jakarta, Professor Jurnalis Uddin, menyatakan dukungannya terhadap Amnesty International. Menurut Udin, Peraturan Menteri kesehatan tahun 2010 mengenai tata laksana khitan perempuan, justru semakin memperbesar resiko kerugian pada perempuan yang dikhitan. Untuk itu, Professor Jurnalis Uddin juga mendesak Kementerian Kesehatan segera mencabut peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan perempuan.

"Pertama dari segi kesehatan tidak ada guna. Yang ada malah kerugian, karena ada perlukaan, ada yang mungkin pendarahan, kemungkin kalau terjadi infeksi jadi tidak ada manfaat. Di Saudi sendiri tidak ada khitan perempuan, di Jordan tidak ada khitan perempuan, di Libanon tidak ada, di Turki tidak ada. Jadi di negara yang konvensional saja tidak ada. Dan di Mesir fatwa dari mufti tidak boleh melakukan khitan perempuan. Nah Indonesia, contoh yang mana?" ungkap Prof Jurnalis Uddin ngawur.

Konyolnya, Jurnalis Uddin mengatakan, "Majelis Ulama harus diyakinkan. Pakar-pakar bisa menjelaskan Majelis Ulama bahwa fatwanya keliru. Dan itu biasa, di Majelis Ulama suatu fatwa tidak berarti itu fatwa seumur hidup. Bisa saja fatwa itu setelah 5 tahun diubah lagi karena ada temuan-temuan baru, sehingga itu ada dasar untuk mengubah," kata professor keblinger.

Praktek khitan bagi perempuan oleh sebagian negara di dunia saat ini, kabarnya sudah dilarang. Negara-negara di Afrika tahun 2010 lalu bahkan sampai menggelar konferensi internasional untuk mendorong gerakan penghapusan atau pelarangan khitan pada organ genital perempuan yang dinilai melanggar HAM. 

Kutipan :

Desastian/dbs / VoA-Islam

Kamis, 15 Mar 2012

RI-AS Cetak Kader Liberal: Adakan Program Pertukaran Pluralitas Agama

JAKARTA (VoA-Islam) - Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Universitas Indonesia di Jakarta sedang melakukan seleksi mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran dengan mahasiswa Amerika Serikat tentang Pluralitas Agama dan Demokrasi, yang akan dimulai bulan Juni tahun 2012 ini.

Program pertukaran mahasiswa tentang Pluralitas Agama dan Demokrasi pertama kali diselenggarakan pada musim Panas tahun 2011 lalu, melibatkan Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Lehigh di Pennsylvania serta Universitas Michigan. Untuk tahun ini juga melibatkan Universitas Indonesia.

Heru Prama Yudha dari Kantor Urusan Internasional UGM mengatakan, peserta Amerika Serikat akan tiba di Jakarta 3 Juni, acara dimulai hari berikutnya dan mereka akan bersama-sama berangkat ke Amerika tanggal 17 Juni.

“Ke Amerika mereka pertama kali akan ke Universitas Michigan, sekitar 6 hari, kemudian dilanjutkan di Lehigh University Bethlehem Pennsylvania, satu hari terakhir ke New York , hari-hari terakhir akan dihabiskan di Washington D.C. untuk menyaksikan Parade Fourth of July (Hari Kemerdekaan Amerika, red.) di (Washington) D.C,” ujar Heru Prama Yudha.

Profesor Mohamed El-Aasser dari Universitas Lehigh mengatakan, untuk tahun lalu mahasiswa kedua Negara memulai program di Indonesia. Para mahasiswa belajar secara langsung praktek demokrasi di kedua Negara.

"Program ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa Amerika Serikat dan mahasiswa Indonesia untuk belajar bersama-sama dengan bimbingan  dosen mereka mengenai topic tentang pluralitas agama dan demokrasi," papar Profesor El-Aasser.

Empat mahasiswa dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun lalu mengikuti program pertukaran Pluralitas Agama dan Demokrasi, yaitu  Zafira Rahmania Sabrina dari Fakultas Psikologi, Anisa Dwi Baihaqi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fikar El Hasbi Jurusan Teknik Elektro yang juga aktifis Jamaah Shalahuddin, dan Agita Binar Arsapinega Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol.

Menjadi Liberal

Beginilah akhirnya mahasiswa hasil pertukeran Pluralitas Agama. Zafira Rahmania Sabrina misalnya, malah mengagung-agungkan Amerika. Menurutnya, “Orang-orang Amerika adalah sangat terbuka dengan demokrasi mereka, kepercayaan bahwa semua memiliki hak yang sama, dengan begitu saya belajar bahwa (selama ini) saya memiliki stereotype yang salah”.

Sedangkan Anisa Dwi Baihaqi dari Jurusan Manajemen Fakultas  Ekonomi dan Bisnis berkomentar, “(Program ini) membuka wawasan yang luar biasa besar, termasuk juga kaitannya dengan keberagaman agama tersebut, karena ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi saya dan besar manfaatnya jika diterapkan misalnya tentang etika berbisnis.”

Sementara Fikar El Hasbi mengatakan, “Bagaimana Amerika bisa mendapatkan pluralitas tetapi tetap menjadi ke-eksistensi-an kultur, beragam agama tetapi saling menjaga, itu yang saya coba bawa kembali ke Indonesia."

Demikian komentar mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang pada tahun lalu mengikuti program pengkaderan liberalisme ini.

Kutipan :
Desastian/dbs / VoA-Islam

Kamis, 15 Mar 2012

 

Metro TV Fitnah Universitas Al-Iman dan Mahasiswa Indonesia di Yaman

Sudah berkali-kali stasiun televisi swasta nasional Metro TV menyiarkan liputan tentang mahasiswa dan pelajar Indonesia yang belajar Yaman, negara timur tengah yang terletak di Jazirah Arab yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi dan laut merah.

Tapi yang sangat di sayangkan dalam liputannya, banyak fakta–fakta yang tidak di muat secara proporsional, seolah-olah mereka menggambarkan bahwa Yaman adalah negara yang sangat berbahaya dan Yaman bisa menjadi ancaman serius bagi NKRI, Lebih dari itu bahkan lembaga pendidikan pun tak luput menjadi sorotan mereka, dan salah satunya Universitas Al-Iman.

Di antara pemberitaannya yang dimuat di acara Jurnalist on Duty, Universitas Al-Iman disebut sebagai kampus oposisi yang beraliran Al-Qaida dan dipimpin oleh seorang yang dituduh terlibat jaringan Al-Qaida, di tambah lagi bahwa pemerintah tidak memberikan izin tinggal kepada mahasiswa yang belajar di sana. Lebih parah lagi mereka mengatakan bahwa banyak sisa-sisa reruntuhan bekas serangan tentara Amerika ke Universitas tersebut, padahal reruntuhan itu sisa-sisa gempuran tentara mantan presiden Ali Abdullah Saleh untuk meredam aksi protes besar-besaran yang ingin menggulingkan dirinya beberapa waktu lalu.

Dan kenyataan yang ada di lapangan lebih jauh berbeda dari apa yang mereka beritakan, bisa dibilang bahwa pada dasarnya Universitas Al-Iman adalah korban kepentingan politik kotor semata. Syekh Abdul Majeed Azzendany seorang ulama besar Yaman yang terkenal sebagai pioner i’jaz i’lmi di dunia islam dan juga menjabat sebagai ketua badan persatuan ulama Yaman, dan beliau juga termasuk anggota Majlis Syuro salah satu partai oposisi terbesar di Yaman dan barang tentu beliau selalu krtis terhadap kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah. Otomatis perang dingin pun terjadi di kedua belah pihak. Perlu kita juga ketahui bahwa Amerika negara yang sangat memusuhi Islam memanfaatkan situasi ini dengan menuduh beliau terlibat jaringan Al-Qaida, yang hanya “berdalilkan” tulisan yang di muat di koran resmi Yaman yang notabene koran pemerintah.

Syekh Abdul Majeed Azzendany sendiri pernah membantah dan mengadukan masalah ini kepada presiden waktu itu Ali Abdullah Saleh dan menuntut presiden membersihkan nama baiknya, malah presiden Saleh waktu itu berjanji untuk membersihkan namanya, sebagaimana di kutip surat kabar Al-Bayan edisi 18 September 2005.

Dan pastinya dengan adanya tuduhan seperti ini pemerintah setempat semakin leluasa untuk lebih bisa menekan pergerakan tokoh kritikus ini, di antaranya dengan menyudutkan Universitas Al Iman yang dipimpinnya.

Kasus peledakan Saepudin Zuhri (SJ) pun tak luput dari perhatian mereka. SJ yang pernah mampir beberapa waktu di Al-Iman juga dikait-kaitkan dengan Al-Iman, padahal dia hanya belajar satu tahun di Al-Iman dan dia tidak belajar sampai selesai di Al Iman malah pindah ke kampus Yemenia yang ada kota Sana’a di Yaman dan menyelesaikan studinya S1-nya di sana. Sehingga oleh karena itu kita tidak bisa langsung memvonis bahwa Al-Iman adalah lembaga beraliran Al-Qaida yang memproduksi teroris. Karena bisa jadi dia keluar sebelum waktunya karena dia tidak sefaham dan sejalan dengan kurikulum dan pelajaran yang ada di Al-Iman. 

Dan baru-baru ini kita tahu bahwa pelaku peledakan bom di indonesia eksekutornya adalah pelajar yang belajar di sekolah umum tetapi lembaga mereka tidak pernah disalahkan dan diekspouse bahkan yang mengherankan kampus Yemenia tempat SJ menyelesaikan S1nya tidak pernah diungkit-ungkit sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Univ. Aliman.

Dan mungkin bisa kita bilang SJ ini merupakan salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu kita tidak bisa memukul rata bahwa setiap pelajar yang belajar di Al Iman adalah teroris. Dan kita tahu bahwa polisi, tentara dan pegawai negri jika ada anggotanya melanggar dan menyimpang yang disalahkan bukan lembaganya tapi individunya. Apalagi Al Iman sebagai lembaga pendidikan islam tidak pernah mengajarkan pemahaman seperti itu.

Dan bagaimana bisa Univ. Al Iman di tuduh sebagai markas Al Qaeda, padahal kampus Univ. Al-Iman adalah salah satu kampus swasta yang terakreditasi di kementerian pendidikan tinggi Yaman dengan Akreditasi No 28 tahun 1993, tertanggal 14 Sya’ban 1414 H yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 1993 M. berlokasi di jantung ibu kota Sana’a yang bersebelahan dengan markas militer Yaman dan memiliki lebih dari enam ribu mahasiswa dan memiliki kampus cabang hampir di setiap provinsi di Yaman, jadi jika ada tuduhan bahwa Univ. Al iman adalah sarang Al-Qaida secara tidak langsung mereka menuduh lebih dari enam ribu mahasiswa Yaman terlibat jaringan Al-Qaida dan juga menuduh pemerintah Yaman melegalkan lembaga yang berafiliasi kepada dan tentunya kami juga sangat khawatir dengan pemberitaan yang seperti ini bisa berdampak negatif kepada hubungan kedua negara.

Entah apa yang di inginkan mereka dari pemberitaan yang bias seperti ini, mereka juga melakukan liputan di kampus tersebut tanpa izin dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak akademinya, apakah mereka hanya bertujuan menaikkan rating dan mengajarkan keuntungan semata atau mereka mempunyai hidden agenda lain, atau sengaja ingin membenturkan sesama kelompok Ahli Sunnah seperti dengan menyebutkan bahwa mahasiswa Al Iman tidak disukai oleh kalangan Sunni Sufi, sebagai pengalihan isu Syi’ah yang sedang populer sekarang ini.

Oleh karena itu kami menuntut pihak Metro TV agar memulihkan nama baik dan mengklarifikasi pemberitaan yang mereka muat di acara Journalist on Duty khususnya yang berkaitan dengan Univ. Al Iman.

Sana’a 14 maret 2012

Dewan Pengurus Wilayah Sana’a Persatuan Pelajar Indonesia di Yaman (DPW PPI San’a)

Kutipan :

VoA-Islam

Kamis, 15 Mar 2012