Laman

Sabtu, 21 Januari 2012

Masya Allah!! Demi Pancasila, NU Minta Bubarkan Ormas Pejuang Khilafah

JOMBANG (voa-islam.com) – Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur meminta pemerintah bersikap tegas membubarkan ormas pejuang khilafah, dan mewajibkan semua ormas berasas Pancasila.

Hal itu diungkapkan Ketua PW NU Jawa Timur, KH Mutawakkil Alallah dalam Harlah NU ke-85 yang digelar PC NU Jombang di GOR Merdeka Jombang, Ahad (10/7/2011). Ia meminta pemerintah bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak berasas Pancasila. Bahkan, ia dengan tegas mengatakan bahwa ormas tersebut layak dibubarkan karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ormas tak berasas Pancasila menginginkan NKRI diganti Khilafah. Padahal wacana tersebut bertentangan dengan undang-undang. Jadi mereka layak dibubarkan," kata Mutawakkil.
Dikatakan Mutawakkil, sekarang ini marak bemunculan ormas yang terang-terangan mengajarkan khilafah dan tidak mengakui adanya asas Pancasila. ”Mereka menginginkan NKRI diganti khilafah, jika Indonesia ingin makmur,” ujarnya di hadapan ribuan jamaah.
Dia mengungkapkan, menjamurnya gerakan khilafah ini, karena pemerintah tidak tegas menyikapinya. "Ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum. Sehingga kondisi itu memantik munculnya aliran radikal," lanjut lanjut pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo itu.

Karenanya, PW NU Jawa Timur ini meminta pemerintah tegas untuk menindak bahkan membubarkan ormas yang jelas-jelas menolak asas Pancasila tersebut. Ia beralasan, karena berada di Indonesia maka setiap ormas harus berasakan Pancasila. 

”Jika tidak, maka harus ditutup karena melanggar undang-undang. Dan yang telah berasaskan Pancasila juga harus mendapatkan pengawasan,” tandasnya.
Mutawakkil mengancam, bahwa siapapun dan apapun ormasnya yang mengganggu asas Pancasila dan keutuhan NKRI, maka akan berhadapan dengan NU. ”Siapapun mengganggu Pancasila dan NKRI akan berhadapan dengan NU,” tukasnya.

Sikap para tokoh nahdhiyin dalam berhadapan dengan ormas seakidah itu kontras dengan sikap mereka yang bisa bersanding mesra dengan umat lain akidah. Saat Natal dan tahun baru, Bantuan Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) tampil terdepan mengamankan misa Natal dan perayaan menyambut tahun baru. Mereka asik bekerjasama dengan gereja dan keuskupan untuk menciptakan suasana kondusif, agar umat Nasrani dapat melaksanakan misa Natal memperingati hari ulang tahu kelahiran Yesus yang mereka yakini sebagai tuhan. [taz/bjt, nuo]

Kutipan :
VOA
Senin, 11 Jul 2011

Pancasila Akan Dijadikan Asas Tunggal, Rezim Orde Baru Bangkit Lagi

JAKARTA (voa-islam.com) – Pancasila kembali menjadi asas tunggal yang dipaksakan bagi ormas, jika revisi  terhadap UU Ormas no. 8/1995 berhasil diresmikan sebagai Undang-undang Ormas.

Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) Abdul Malik Haramain beralasan bahwa revisi terhadap UU Nomor 8/1985 untuk menertibkan keberadaan ormas di Indonesia. “RUU Ormas nantinya akan menjadi payung hukum keberadaan ormas di Indonesia,” ujarnya seperti dilansir okezone, Jum’at (20/1/2012).

Malik mengaku telah mendengar RDPU dari berbagai ormas disepakati asas Ormas adalah empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. “Apapun bentuk ormasnya, harus berasaskan empat pilar tersebut,” lanjutnya.

Malik menduga, adanya liberalisme dan radikalisme di tanah air selama ini terjadi lantaran ormas-ormas tidak mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. “Liberalisasi dan radikalisasi dipicu karena tidak adanya keharusan bagi ormas untuk mencantumkan Pancasila di dalam asas organisasinya,” tuturnya.

Menanggapi rencana pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal ormas tersebut, Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al-Khaththath menengarai sebagai gerakan orang-orang di pemerintahan yang ingin membangkitkan kembali Orde Baru.
“Berarti masih ada unsur Orba yang ada di pemerintahan ini yang akan membangkitkan kembali Orde Baru, padahal masyarakat dulu sudah ditindas oleh Orde Baru. Ini berarti reformasi telah gagal membinasakan Orde Baru,” tegasnya.

Senada itu, pengamat politik dan pakar pergerakan Islam, Dr Amir Mahmud, SSos, MAg menilai gerakan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal adalah satu kemunduran ke zaman Orde Baru. Jika revisi RUU ormas tetap dipaksakan, berarti penguasa saat ini merupakan rezim otoriter dengan kemasan demokrasi. “Kalau ini tetap dipaksakan berarti ini rezim otoriter dengan kemasan demokrasi,” tegasnya. [Ahmed Widad]

Kutipan :
VOA
Sabtu, 21 Jan 2012