Gagasan Sertifikasi Ulama Itu Sebuah Pelecehan Berat! Ulama Menolak!

DEPOK  - Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok menolak mentah-mentah usulan sertifikasi ulama yang diwacanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai upaya pencegahan bekembangnya gerakan terorisme di Indonesia.

Wacana tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari Ketua FPI Kota Depok Habib Idrus Al Gadhri. Menurutnya, usulan tersebut dilontarkan oleh pihak yang tak mengerti soal Islam, dan merupakan pelecehan terhadap ulama. Idrus menilai, kelayakan seorang ulama hanya bisa ditentukan oleh Allah.

“Jadi, sebenarnya sudah ditunjukkan mengapa teroris ini saya anggap rekayasa, masa pakai ada sertifikasi ulama? Allah sudah menunjukkan siapa di belakang mereka, masa ulama dikasih sertifikat? Ulama itu nilainya dari Allah, itu ide orang gila,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/9/2012).

Ulama, lanjut Idrus, bukan lah sebuah jabatan yang diberikan oleh pemerintah. Idrus menjamin, akan banyak ormas Islam yang menentang penerapan program sertifikasi ulama.“Ormas Islam menolak, MUI juga sudah menolak. Indikasi ini sudah menunjukkan untuk memojokkan Umat Islam,” tuturnya.

BNPT sempat mengeluarkan wacana mengenai sertifikasi ulama. Menurut BNPT, ini dilakukan untuk mencegah aksi tindakan radikalisme yang kerap dikaitkan dengan pesantren.

Usulan untuk melakukan sertifikasi seperti kembali ke zaman Orde Baru yang dipimpin Soeharto untuk mengontrol dan mengawasi para ulama.Dulu pernah dilakukan di era Soeharto ketika ulama harus memiliki surat ijin mubaligh. Tapi dengan sertifikasi ulama, siapa yang bisa mengontrol karena tidak ada definisi yang jelas.

Gubernur Jabar Menolak

Sementara itu, hal yang senada juga dikatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang menilai wacana sertifikasi ulama yang diusulkan  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan pelecehan terhadap keilmuan para ulama.

Pasalnya, kata dia, ulama dan pesantren sudah terlihat kiprahnya baik dalam pendidikan ataupun kemasyarakat sehingga tidak semestinya menjadi proyek deradikalisasi.“Saya menolak sertifikasi ulama. Itu pelecehan kepada ulama,” katanya menjawab pertanyaan wartawan di Ciamis  Jawa Barat (11/9).

Dia mengatakan pesantren yang selama ini dikenal, justeru banyak mengajarkan hal-hal yang positif seperti kedamaian. Sehingga tidak ada alasan untuk merevisi atau meninjau ulang model pendidikan di pesantren.

“Apanya yang harus ditinjau ulang. Pendidikan pesantren sudah bagus. Soal terorisme yang diidentikan dengan pesantren itu sama tidak benar,” katanya.

Terkait ada lulusan pesantren yang terlibat dalam aksi terorisme, katanya, itu bukan akibat pengajarannya. Itu hanya sebagian kecil dan tidak berlaku bagi pengajaran di pondok pesantren secara umum.

“Geng motor saja ada 700 orang yang ditangkap, apakah itu mereka teroris. Kan tidak. Makanya, pesantren tidak identik dengan terorisme. Kami juga minta kepada media masa agar jangan membuat stigma terorisme untuk pesantren,” kata dia.

Sekretaris Umum Forum  Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Ciamis Fadliyani Aini Syamsi mengimbau kalangan pesantren menunjukkan bahwa pesantren bukanlah sarang teroris. “Kita tunjukkan pada dunia, pesantren bukanlah sarang teroris,” tegasnya.

source

voaislam/rabu,12sep2012

Mahfud MD : Sertifikasi ulama itu lebih Orde baru dari Orde baru

MAKASSAR - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md menolak keras dengan adanya usulan sertifikasi ulama yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

"Saya sangat tidak setuju. Itu sangat berbahaya. Yang boleh mensertifikasi ustad hanyalah ustad itu sendiri. Tidak boleh aparat keamanan," kata Mahfud usai menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-56 Universitas Hasanuddin di Makassar, Senin, (10/9).

Menurut Mahfud, di dalam agama (Islam) ada perintah bahwa setiap orang yang mengerti (agama) walau satu ayat harus menjadi ustad, harus berdakwah. "Lalu kalau disertifikasi, semua umat Islam yang mengerti ayat harus disertifikasi. Ini sangat berbahaya sebab suatu saat bisa dipolitisasi oleh tangan orang yang salah. Ini justru lebih Orde Baru daripada Orde Baru," katanya.

Mahfud mengatakan, di zaman Orde Baru, ustad disertifikasi saat ingin melakukan khutbah salat Jumat dan hari raya. Jika saat ini ustad juga disertifikasi, maka sangat berlebihan. "Ini hanya untuk menekan masyarakat, bukan untuk membina masyarakat. Akan kita lawan," ujarnya.

Seperti diberitakan,Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris menilai sertifikasi ustadz adalah salah satu cara mencegah ajaran radikal.

"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," kata Irfan dalam diskusi Sindo Radio, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9) lalu.

BNPT sendiri, sudah melakukan pengamatan langsung ke dua negara yakni Arab Saudi dan Singapura. Hasilnya, kedua negara tersebut dinilai efektif menekan ajaran radikal.

Menurut Mahfud, jika usulan ini diundangkan, maka setiap orang yang mau berbicara dan berdakwah tidak akan dibolehkan. "Ini adalah pelanggaran HAM," katanya. Jikalau pun usulan ini diundangkan, kata dia, maka boleh jadi undang-undang ini akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

"Saya tidak setuju karena ustad akan diidentikan dengan teroris. Persoalan ustad yang terlibat terorisme adalah kasuistik. Ustad yang nasionalis lebih banyak ketimbang ustad yang terlibat teroris. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan oleh negara untuk memberantas terorisme," kata Mahfud.

 

source

 arrahmah/selasa,25syawal1433H/11september2012

Ribuan Pondok Pesantren Malang siap melawan sertifikasi Ulama

MALANG - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengecam wacana sertifikasi ustadz dan ulama yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Jika wacana tersebut terealisasi, ribuan pesantren dan kiai siap-siap melawannya.

"Apa yang diwacanakan BNPT jelas sikap gegabah dan tidak bisa dibenarkan. Yang utama saat ini, bukan soal sertifikasi kiai atau ustadz. Tapi bagaimana cara menuntaskan gurita terorisme yang masih sering mengancam Indonesia," jelas wakil Ketua PCNU Kabupaten Malang KH Abdul Mujib Syadzili, seperti dilansir Kompas.com, Senin (10/9).

Menurut Gus Mujib, jika ada santri atau alumni pesantren diketahui menjadi teroris, jangan kemudian menyalahkan pesantren dan kiainya. "Kalau pesantren ada tikusnya, silahkan saja tikusnya yang dibakar. Jangan lumbungnya yang dibakar dan disalahkan," katanya.

Kalaupun ada pesantren yang diketahui nyata-nyata sarang teroris, itu hanya beberapa pesantren saja. "Jangan kemudian menuduh semua pesantren jadi sarang teroris," katanya.

Wacana sertifikasi ustadz atau ulama itu, katanya, jelas sikap atau kebijakan yang akan memperkeruh masalah terorisme, bukan menyelesaikannya.

"Wacana sertifikasi itu akan mengerdilkan gerak-gerik kiai dan ustadz," katanya.

Idealnya, tegas KH Abdul Muhjib, tak ada agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi agama Islam. Dinilai tidak benar jika melakukan kekerasan atas nama agama Islam.

"Islam itu cinta akan kedamaian. Karenanya, jangan Islamnya yang disalahkan. Tapi, individunya yang melakukan kekerasan yang tidak sepenuhnya memahami Islam," katanya.

Titel atau pangkat ustadz atau kiai itu bukan pemerintah yang memberikannya. "Tapi titel ustadz atau kiai itu diberikan oleh masyarakat. Mengapa titel ustadz dan kiai itu harus diberikan oleh BNPT? Ini kan sudah tidak benar," tegasnya.

Gus Mujib meminta pihak BNPT harus turun ke semua pesantren yang ada di berbagai daerah di Indonesia. "Bahkan kalau perlu, harus tinggal beberapa hari di pesantren agar tahu apa yang diajarkan pesantren pada santrinya, diajari terorisme atau patriotisme? BNPT harus mengerti hal itu," tegas pria yang akrab disapa Gus Mujib ini.

Ditanya bagaimana jika wacana sertifikasi ustadz atau kiai itu direalisasikan oleh BNPT? Dengan tegas Gus Mujib mengatakan, semua pesantren dan kiai yang ada di Malang, akan melawannya.

"NU Malang tegas menolak wacana itu. Jika sampai terealisasi, sebanyak 2.600 pesantren yang ada di Kabupaten Malang dibawah naungan NU, siap melakukan perlawanan," tegas kiai yang juga menjabat Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kornas) Banser.

Dalam waktu dekat tambah Gus Mujib, tepatnya pada 16 September mendatang, PCNU Kabupaten Malang akan menggelar pertemuan antara PWNU Jawa Timur dan seluruh MWC NU yang ada di Kabupaten Malang.

"Salah satunya akan menyikapi wacana sertifikasi ustadz dan kiai oleh PBPT itu," tegasnya.

 

source

arrahmah/selasa,25syawwal1433 H/11september2012