Usulan Badan
Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) soal perlunya sertifikasi para
kiai/ulama, menuai pro-kontra. Ide itu dikritik lantaran baru disulkan
saat aksi terorisme marak belakangan ini.
Mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI), Nasir Abbas, mengatakan, sertifikasi terhadap pemuka agama sesuatu yang positif, namun sebelumnya perlu dibuat regulasi untuk mengaturnya.
"Soal sertifikasi untuk ulama itu sebenarnya menurut saya baik jika diatur dengan baik seperti ada regulasinya. Memang orang yang mengajar atau mentransfer ilmu ini perlu dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan yang cukup agar tidak ada salah tafsir," jelas Nasir saat berbincang dengan Okezone, Minggu (9/9) malam.
Pria yang juga anggota Forum Komunikasi Alumni Afghanistan Indonesia (FKAAI) itu menambahkan, seharusnya yang diberi sertifikasi bukan hanya ulama atau dari kalangan Islam saja, tapi juga dari para pemuka agama lain di Indonesia.
"Saya kira bukan hanya ulama, tapi para guru-guru pengajar semua agama harus ada sertifikasinya, tetapi itu pun harus sesuai dengan undang-undang, namun tidak harus dipaksakan," simpulnya.
Seperti diberitakan, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mengusulkan sertifikasi terhadap dai dan ustaz. Dia mengaku, langkah tersebut bisa dijadikan antisipasi gerakan radikal serta sudah dijalankan di beberapa negara, seperti Singapura dan Arab Saudi.
Mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI), Nasir Abbas, mengatakan, sertifikasi terhadap pemuka agama sesuatu yang positif, namun sebelumnya perlu dibuat regulasi untuk mengaturnya.
"Soal sertifikasi untuk ulama itu sebenarnya menurut saya baik jika diatur dengan baik seperti ada regulasinya. Memang orang yang mengajar atau mentransfer ilmu ini perlu dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan yang cukup agar tidak ada salah tafsir," jelas Nasir saat berbincang dengan Okezone, Minggu (9/9) malam.
Pria yang juga anggota Forum Komunikasi Alumni Afghanistan Indonesia (FKAAI) itu menambahkan, seharusnya yang diberi sertifikasi bukan hanya ulama atau dari kalangan Islam saja, tapi juga dari para pemuka agama lain di Indonesia.
"Saya kira bukan hanya ulama, tapi para guru-guru pengajar semua agama harus ada sertifikasinya, tetapi itu pun harus sesuai dengan undang-undang, namun tidak harus dipaksakan," simpulnya.
Seperti diberitakan, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mengusulkan sertifikasi terhadap dai dan ustaz. Dia mengaku, langkah tersebut bisa dijadikan antisipasi gerakan radikal serta sudah dijalankan di beberapa negara, seperti Singapura dan Arab Saudi.
source
eramuslim/senin,10september2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar